jump to navigation

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) SEBAGAI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT MENUJU GOOD GOVERNANCE June 27, 2009

Posted by ikymessi in Revisi.
trackback

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) SEBAGAI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT MENUJU GOOD GOVERNANCE

Rizky Nugraha, ikymessi@gmail.com
Program Studi Ilmu Komputer
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak

Perkembangan Teknologi Informasi yang kian pesat menimbulkan suatu Revolusi baru yang berupa peralihan sistem kerja yang konvensional ke Era digital. Perubahan ini juga telah merubah cara pandang setiap orang dalam melakukan berbagai kegiatan salah satunya adalah pada kegiatan instansi pemerintah. Salah satu pendorong penerapan e-Government adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyusunan rencana strategis pengembangan e-Government, pemerintah memiliki peranan sebagai pemberi kebijakan tentang strategi pengembangan e-Government, dalam hal ini pemerintah melalui Inpres No 3 Tahun 2003 memberikan arahan tentang penyusunan tentang rencana strategis e-Government kepada seluruh instansi pemerintahan sesuai dengan konteks masing-masing dari lingkungan instansi tersebut. Banyaknya data yang dikelola dan perlunya penyampaian Informasi yang cepat dalam kegiatan pelayanan administrasi kependudukan menjadikan teknologi Informasi sebagai media yang dianggap mampu dan handal untuk membantu dalam pengelolaan data dan penyajian Informasi yang cepat, mudah dan akurat. Penerapan teknologi Informasi dalam e-Government ini diantaranya adalah penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Sistem Informasi Kependudukan adalah salah satu jenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan data pencatatan biodata penduduk pada salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan.

Kata Kunci : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, e-Government

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari sistem administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan.Hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan dan statistic peristiwa kependudukan, dukungan terhadap perencanaan pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan public tanpa diskriminasi.
Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar dari administrasi kependudukan perlu ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan.
Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dimana dalam pelaksanaanya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk merasa mendapatkan pelayanan yang memuaskan.
Kemajuan teknologi yang sangat cepat mengharuskan instansi mengikuti perkembangan teknologi, untuk itu suatu instansi membutuhkan suatu sistem informasi yang mendukung kebutuhan instansi pemerintah dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja maupun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan suatu sistem informasi administrasi kependudukan maka pengolahan data akan lebih mudah dan efisien. Kita bisa mengolah data-data yang bersangkutan dengan pengurusan kependudukan di suatu daerah
1.2 Rumusan Masalah
Pencatatan biodata penduduk diarahkan pada pemenuhan data dari setiap penduduk dan keluarga yang merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Data tersebut merupakan sumber basis data kependudukan secara nasional yang menjadi tanggung jawab pusat (dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. Namun hingga saat ini di Indonesia hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berupa data/laporan belum dapat secara maksimal didayagunakan untuk kepentingan pelayanan public. Banyak sekali peristiwa, seperti kelahiran, perkawinan, dll belum ditata secara benar. Begitu juga masalah kependudukan, seperti pindah datang belum ditata secara baik, bahkan penduduk masih banyak yang belum memiliki dokumen penduduk.
Berdasarkan permasalahan tadi, maka dapat diidentifikasikan permasalahan yang terjadi, yatu kurangnya sarana pelayanan publik untuk menyebarkan informasi tentang pelayanan pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) surat keterangan pindah dan lainnya mengakibatkan lambatnya pembuatan surat-surat pengurusan biodata penduduk. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi administrasi kependudukan berbasis komputer yang memanfaatkan teknologi komputer yang dapat menyajikan informasi secara cepat dan akurat.

1.3 Tujuan
Tujuan dari adanya sistem informasi administrasi kependudukan ini untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat, sistem ini juga diharapkan dapat mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Juga dapat memberikan kemudahan pelayanan dari suatu instansi untuk melakukan proses yang berhubungan dengan masalah kependudukan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan proses pendaftaran penduduk.

1.4 Manfaat
Manfaat yang diambil dari rancangan sistem ini adalah untuk memberikan suatu kemudahan dalam segala proses yang berhubungan dengan kependudukan. Juga sebagai alat bagi instansi untuk membuat proses pendataan menjadi lebih efektif dan efisien.

1.5 Ruang Lingkup
Di dalam rancangan ini, terdapat ruang lingkup masalah, antara lain :
a. Pembuatan sistem informasi meliputi sistem informasi administrasi kependudukan yang berbasis desktop dan web.
b. Pengolahan data diantaranya meliputi :
- Data Kartu Tanda Penduduk
- Data Kartu Keluarga
- Data Akta Kelahiran
- Data Kepindahan Penduduk
c. Laporan hasil pendataan

1.6 Metodologi Pembangunan Sistem
Untuk merancang aplikasi SIAK ini, digunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :
• Pengumpulan data, dengan melakukan tinjauan dokumen untuk pembuatan deskripsi masalah
• Analisis Permasalahan
• Membuat gambaran proses sistem
• Membuat rancangan basis data, dengan metode pemodelan Entity Relationship (E-R) Diagram.

2. Landasan Teori

2.1 Pengertian E-Government
e-Government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G).
Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

2.1.1 Kerangka Pengembangan E-Government di Indonesia
Kerangka Penegmbangan e-Government di Indonesia dapat mengacu kepada Kerangka Sistem Informasi Nasional (Sisfonas) seperti yang terlihat pada gambar 1 dibawah ini .

gbr 1

Gambar 1. Kerangka Sisfonas Dan E-Government
Pada gambar 1 tersebut terlihat bahwa Sistem Informasi merupakan bentuk aplikasi pada masing-masing bidan (dinas atau badan) yang berada pada masing-masing instansi pemerintah. Secara bertahap Sistem Informasi ini dipadukan menjadi Sistem Informasi Nasional yang bersinergi antara satu sistem dengan sistem lainnya. Pada akhirnya terwujudlah suatu Sistem E-Government yang menjamin interaksi G2G, G2B, dan G2C.

2.1.2 Manfaat E-Government
Dengan menysun kerangka E-Government yang sistematis, akan membawa banyak manfaat, antara lain : (Rahardjo, 2001)

1.Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.
3.Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
4.Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam, misalnya.

Keuntungan yang diperoleh dari e-Government bukan hanya sekedar menyediakan pelayanan online tetapi lebih luas daripada itu, karena kinerja sektor publik juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara.
Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai cepat atau lambat Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan e-Government. Pada saat ini e-Government merupakan suatu keharusan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang lebih baik

2.1.3 Strategi Pengembangan E-Government
Ada beberapa langkah pengembangan e-Government, diantaranya :
• mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.

• menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah secara otonom. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.

• memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah.

• meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-Government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.

• mengembangkan kapasitas sumber daya manusia,

Agar tahapan pengembangan di atas bisa terlaksana dengan baik, maka harus ada jaminan komitmen yang tinggi dari pimpinan dari suatu daerah,(mengambil contoh kasus di Pemda) dalam hal ini bisa gubernur, bupati atau walikota. Disamping itu, pelaksanaan e-Government harus mempertimbangkan beberapa kondisi yaitu prioritas layanan elektronik yang diberikan, kondisi infrastruktur yang dimiliki, kondisi kegiatan layanan saat ini, dan kondisi anggaran dan sumber daya yang dimiliki. Untuk itu dalam pengembangan e-Government, maka harus ada bentuk organisasi kegiatan pengembangan e-Government seperti yang terlihat pada Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2 Organisasi Pengembangan E- Government

2.2 Pengertian SIAK

SIAK adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yaitu suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan. Administrasi kependudukan meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2.2.1 Tujuan SIAK
Tujuan adanya SIAK, yaitu :
1. Database Kependudukan terpusat
2. Database Kependudukan dapat diintegrasikan untuk kepentingan lain (Statistik, Pajak, Imigrasi, dll)
3. Sistem SIAK terintegrasi (RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil, dll)
4. Standarisasi Nasional

• No. Pengenal Tunggal (NIK)
• Blangko Standar Nasional (KK, KTP, Buku, Register, Akta Capil)
• Formulir-formulir Standar Nasional (termasuk kodefikasinya),

Implementasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) online, yang telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 88/2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Permendagri No 18/2005 tentang Administrasi Kependudukan

gbr 2

Gambar 2 Organisasi Pengembangan E-  Government

Pada hakekatnya bahwa upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap
pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis.Artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital (vital event) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk

mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital (vital event) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk

2.3 Pengertian Good Governance

Merupakan penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat, tata pemerintahan menyangkut seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hokum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

3. Analisis Permasalahan

3.1 Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan

Tahap pertama yang dilakukan agar bisa menghasilkan sistem informasi yang baik adalah dengan mempelajari bagaimana sistem yang sedang berjalan saat ini di dinas kependudukan. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam menganalisis sistem yang sedang berjalan tersebut dengan meneliti hal-hal yang berhubungan dengan proses informasi kependudukan diantaranya sistem pendaftaran penduduk, sistem pencatatan sipil dan sistem pengelolaan informasi kependudukan.
Dalam Sistem Administrasi Kependudukan terdapat 3 komponen. Diantaranya, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengolahan informasi. Dari operasional ketiga komponen tersebut selanjutnya terjabarkan sebagai aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan institusi terkait.

a. Pendaftaran Penduduk
Sarana untuk membangun basis data dan menerbitkan identitas bagi setiap penduduk dewasa dengan mencatumkan Nomor Penduduk sebagai identitas tunggal. Dari kegiatan pendaftaran penduduk ini kemudian diterbitkan 3 dokumen, yaitu : Biodata penduduk, Kartu Keluarga, dan KTP.
b. Pencatatan Sipil
Merupakan sarana untuk mencatat peristiwa penting yang dialami penduduk dan perlu dilegalisir oleh negara melalui penerbitan dokumen yang sah menurut hokum dalam bentuk akta catatan sipil. Beberapa peristiwa penting yang harus dilaporkan diantaranya:
• Akta kelahiran
• Akta kematian
• Akta perkawinan
• Akta pengangkatan anak
• Akta pengesahan anak
c. Pengelolaan Informasi kependudukan
Pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui suatu media atau alat yang akan menjadikannya sebagai informasi tentang perkembangan penduduk dari waktu ke waktu. Karena outputnya informasi, maka komponen ini sering disebut juga sebagai pengelolaan informasi.

3.2 Evaluasi Sistem
Setelah mengevaluasi sistem yang sedang berjalan ini, maka dapat disimpulkan beberapa kendala, yaitu masih kurangnya media yang digunakan dalam penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pembuatan kartu atau surat-surat yang berkaitan dengan kependudukan, contohnya KTP dan Kartu Keluarga.
Penyebab masalah tersebut adalah :
• Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi diri dan keluarganya dengan dokumen kependudukan sebagai dokumen yang sah dan dicari bila ada keperluan tertentu. Mengingat tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah akan berpengaruh terhadap kesadaran mereka untuk melengkapi diri dan keluarganya.
• Belum dimanfaatkan secara optimal fasilitas komputer untuk mendukung kegiatan pengolahan data penduduk.

3.3 Arahan Sistem Yang Harus Dikembangkan
Kebutuhan informasi yang menuntut kelengkapan dan kecepatan dalam penyampaian informasi. Untuk mengantisipasinya dengan ditingkatkannya sistem yang telah ada untuk menyajikan informasi secara cepat dan mudah.
Untuk mewujudkan pengembangan sistem administrasi yang handal dan responsive terhadap berbagai perkembangan secara nasional, regional, dan global, maka memerlukan adanya langkah- langkah kebijakan yang sangat strategis, antara lain :
1) Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam upaya pembangunan kesejahteraan rakyat, pemerintah menempuh strategi bidang didasarkan pada perumusan kebijakan kependudukan yang diarahkan untuk pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas serta pengarahan mobilitas sesuai hasil pengolahan administrasi dan informasi kependudukan sebagai sarana penunjang perumusan kebijakan kependudukan.
Karena itu kedepan hendaknya diupayakan pemahaman secara komprehensif berbagai fenomena kependudukan dan dinamikanya di dalam proses pembangunan. Perumusan kebijakan kependudukan tentunya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan pengembangan daerah dalam memperhitungkan faktor kependudukan. Di bidang administrasi kependudukan sasarannya ditujukan untuk membangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai sarana penyedia data dan informasi kependudukan yang diperoleh melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

2) Membangun SIAK yang efisien dan terancang untuk mengakomodasi hak-hak penduduk serta perlindungan penduduk.
Upaya pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini merupakan kebutuhan yang sudah sangat mendesak terutama untuk memenuhi hak penduduk dan perlindungan social melalui penyelengaraan pelayanan yang transparan, tertib, memuaskan bagi pelanggan serta terjangkau oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan landasan hokum untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih komprehensif.

3) Menciptakan SIAK melalui komitmen dan kerja sama dengan berbagai pihak serta dukungan dari instalasi pemerintah, swasta, dan institusi masyarakat.
Untuk membangun SIAK ini diperlukan komitmen dan kerja sama antara instalasi terkait disemua tingkatan dalam kerangka membangun basis data, yang berasal dari berbagai instalansi secara terintegrasi. Maka diperlukan adanya dukungan peran serta masyarakat dengan berbagai institusi.

3.4 Fungsi Sistem
Sistem perangkat lunak ini berfungsi untuk mempercepat dan mempermudah dalam penyampaian infromasi kepada masyarakat serta mempermudah kemudahan dalam pembuatan KTP, KK dan surat lainnya

3.5 Pengguna Sistem
Sistem informasi ini dirancang untuk dapat digunakan oleh admin, yaitu pegawai tetap yang ditunjuk oleh kepala dinas kependudukan atau catatan sipil untuk mencatat data-data penduduk.

3.6 Batasan Sistem
Batasan sistem yang akan dibuat :
• User id dan PIN secara manual
• Sistem berbasis desktop dirancang hanya untuk mencatat data-data penduduk
• Sistem berbasis web dapat diakses oleh masyarakat untuk melakukan registrasi secara online
• Registrasi secara online dapat dilakukan jika penduduk telah mempunyai no penduduk yang bisa dibuat di kantor instansi kependudukan.
• Data yang dikelola mencakup data kartu keluarga, data kartu tanda penduduk, data penduduk pindah, data kelahiran dan data penduduk meninggal
• Data penduduk hanya mengelola data penduduk Indonesia saja.

3.7 Pola Bisnis
Proses registrasi penduduk membutuhkan waktu proses yang lama dan terkadang tidak efektif dan membuat masyarakat enggan untuk melakukan pendaftaran penduduk. Pola registrasi secara manual :
Pertama, untuk melakukan pendaftaran penduduk Penduduk yang bersangkutan datang ke kantor administrasi kependudukan, kemudian petugas akan memberikan formulir pendaftaran penduduk untuk diisi oleh penduduk tersebut.
Setelah data-data diisi dengan benar kemudian akan disimpan oleh kantor tersebut untuk kemudian dibuat dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan KTP Untuk pembuatan Kartu keluarga dan KTP maka penduduk harus mendaftarkan ke kantor dalam pembuatan kartu keluarga ini kemudian petugas menyerahkan formulir isian. Kemudian penduduk mengisi data secara benarLalu penduduk menyerahkan formulir yang telah diisi kepada petugas. Kem udian Petugas memasukan data-data tersebut ke dalam form yang telah tersedia, kemudian petugas mencetak hasil pengisian form tersebut. Hasil akhirnya Kartu keluarga atau KTP yang telah dicetak kemudian diterima oleh penduduk
Untuk pembuatan dokumen seperti kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan,akta pengangkatan anak maka penduduk harus mendaftar ke kantor pencatatan sipil.
• kemudian petugas menyerahkan formulir isian.
• penduduk mengisi data secara benar
• penduduk menyerahkan formulir yang telah diisi kepada petugas
• Petugas memasukan data-data tersebut ke dalam form yang telah tersedia, kemudian petugas mencetak hasil pengisian form tersebut.
• Kartu keluarga atau KTP yang telah dicetak kemudian diterima oleh penduduk
Identifikasi Kebutuhan Sistem
1. Sistem harus dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan proses administrasi kependudukan.
2. Sistem dapat menginputkan data penduduk sesuai dengan pilihan fitur yang telah tersedia
2. Masyarakat dapat melakukan registrasi penduduk secara online maupun datang langsung ke instansi terkait.
3. Pembatalan pendaftaran KTP dan berbagai akta secara online jika penduduk belum memiliki no penduduk.
4. Setiap kali penduduk selesai menginputkan datanya secara online, maka sistem harus secara otomatis mengirimkan data ke server pusat.
5. Petugas yang berwenang harus dapat mengakses sistem secara online.
6. Sistem harus dapat memberikan fasilitas perubahan data registrasi
7. Hasil Print out berbagai dokumen seperti KTP , KK, akta, dll hanya dapat diambil di instansi yang terkait
Inception Phase
Tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi aktor dan use case, yaitu :
1. Penduduk yang akan melakukan registrasi
2. Admin / petugas registrasi
Inception Phase
1. Aktor penduduk membutuhkan sistem registrasi ini untuk melakukan registrasi kependudukan
2. Setelah sesi registrasi selesai maka sistem memberikan informasi ke pusat server
3. Aktor petugas registrasi bertanggung jawab terhadap pemeliharaan data penduduk

3.8 Perancangan Arsitektur Logis
Selanjutnya dapat dilakukan perancangan sistem dengan pembuatan use case diagram dan diagram ER

3.8.1 Perancangan Use Case Diagram
Dalam menentukan kebutuhan fungsional sistem dapat digunakan Use case diagram untuk mempermudah penentuan kebutuhan fungsional sistem.
• Use Case : Registrasi operator
• Use Case : Validasi id
• Use Case : Fitur
• Use Case : Pengelolaan Data KK
• Use Case : Pengelolaan Data KTP
• Use Case : Pengelolaan Data Akta lahir
• Use Case : Pengelolaan Data Pindah Penduduk
• Use case : Pengelolaan Data Penduduk Meninggal

Untuk lebih mudahnya lagi dapat dilihat pada gambar 4 berikut

usecase

Gambar 4 Use Case Diagram

Use case Event List
Adapun event yang terlibat dalam sistem ini adalah
tbl 1

Tabel 1

3.8.2 Relasi Antar Tabel
Diagram ER untuk aplikasi Sistem ini digambarkan sebagai berikut :

gbr 4

Penjelasan relasi yang menghubungkan antar table adalah :
1. Relasi R1
Kardinalitas dari relasi ini adalah one to many karena relasi ini menghubungkan tabel KK dengan tabel KTP. Jadi satu nomor penduduk pada tabel KK memiliki satu atau lebih nomor penduduk pada tabel KTP
2. Relasi R2
Kardinalitas dari relasi ini adalah one to many karena relasi ini menghubungkan tabel KK dengan tabel akta kelahiran. Jadi satu nomor penduduk pada tabel KK memiliki satu atau lebih nomor penduduk pada tabel akta kelahiran.
3. Relasi R3
Kardinalitas dari relasi ini adalah one to one karena relasi ini menghubungkan tabel KK dengan tabel pindah penduduk. Jadi satu nomor penduduk pada tabel KK hanya memiliki satu nomor penduduk pada tabel pindah penduduk, begitu juga sebaliknya.
4. Relasi R4
Kardinalitas dari relasi ini adalah one to many karena relasi ini menghubungkan table KK dengan tabel penduduk mati. Jadi satu nomor penduduk pada tabel KK hanya memiliki satu atau lebih nomor penduduk pada tabel penduduk mati.
5. Relasi R5
Kardinalitas dari relasi ini adalah one to many karena relasi ini menghubungkan tabel pindah dengan tabel KTP. Jadi nomor KTP pada tabel KTP memiliki satu atau lebih nomor KTP pada tabel pindah.
6. Relasi R6
Kardinalitas dari relasi ini adalah one to many karena relasi ini menghubungkan tabel meninggal dengan tabel KTP. Jadi nomor KTP pada tabel KTP memiliki satu atau lebih nomor KTP pada tabel meninggal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas bahwa perlu adanya komitmen untuk pengembangan e-Government yang berakar pada perubahan budaya kerja tradisional menjadi elektronik dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama e-Government yaitu melakukan perbaikan mutu pelayanan pada masyarakat, dengan adanya e-Government diharapkan akan dapat menjadi salah satu alternatif terobosan baru dalam memberikan pelayanan public yang lebih baik serta menjadi sumber daya informasi yang bersifat strategis.
SIAK sebagai salah satu bentuk pengembangan e-Government, maka :
• Pengembangan SIAK untuk mendukung “good governance” menjadi keharusan terutama untuk mendukung proses kependudukan di Indonesia
• Manfaat yang didapat dari pengembangan SIAK antara lain untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat, sistem ini juga diharapkan dapat mewujudkan terciptanya
Adapun beberapa kelebihan yang diharapkan nantinya bisa berkembang setelah terciptanya SIAK adalah :
• Memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat tentang pembuatan dokumen kependudukan.
• Mempercepat dalam pembuatan dokumen kependudukan seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan surat lainnya.
• Menyelenggarakan administrasi kependudukan yang benar, cepat dan akurat.
• Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat.
Sedangkan kekurangan sistem ini diantaranya :
• Belum mampu melakukan registrasi secara menyeluruh dalam registrasi secara online
• Sistem terlalu sederhana dengan fitur yang tidak terlalu banyak memenuhi kebutuhan masyrakat

5. REFERENSI

[1] Hasibuan, Zainal A. Langkah-Langkah Strategis dan Taktis Pengembangan E-Goernment Untuk Pemda. Jurnal Sistem Informasi MTI UI Vol 3-No 1-April 2007

[2] http://chandrasaja.dagdigdug.com/2008/05/21/el
ectronic-government-e-Government/#more-59

[3] http://dspace.widyatama.ac.id/handle/10364/921

[4] http://sitkessos.nad.go.id/kelompok/profil/siak sistem-informasi-administrasi-kependudukan-siak-online

[5] Rahardjo, B, (2001), Makalah : Membangun E-
Government,http://www.geocities.com/seminarts/e- govmakassar.doc

About these ads

Comments»

1. egie wendra - June 30, 2009

Pada sub bab rumusan masalah sebaiknya berupa kalimat tanya dan dalam bentuk poin per poin

2. ina - January 29, 2010

tolong lebih detail penjelasan tentang erd, DFD, dan flowmap nya tentang SIAK dalampembuatan KTP online saja.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: