jump to navigation

ANALISIS RANCANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) SEBAGAI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT MENUJU GOOD GOVERNANCE June 27, 2009

Posted by ikymessi in Awal Paper, SEMINAR ILMU KOMPUTER.
trackback

ANALISIS RANCANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) SEBAGAI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT MENUJU GOOD GOVERNANCE

Rizky Nugraha, ikymessi@gmail.com

Program Studi Ilmu Komputer

Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak

Perkembangan Teknologi Informasi yang kian pesat menimbulkan suatu Revolusi baru yang berupa peralihan sistem kerja yang konvensional ke Era digital. Perubahan ini juga telah merubah cara pandang setiap orang dalam melakukan berbagai kegiatan salah satunya adalah pada kegiatan instansi pemerintah. Salah satu pendorong penerapan e-Government adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyusunan rencana strategis pengembangan e-Government, pemerintah memiliki peranan  sebagai pemberi kebijakan tentang strategi pengembangan e-Government, dalam hal ini pemerintah melalui Inpres No 3 Tahun 2003 memberikan arahan tentang penyusunan tentang rencana strategis e-Government kepada seluruh instansi pemerintahan sesuai dengan konteks masing-masing dari lingkungan instansi tersebut.

Banyaknya data yang dikelola dan perlunya penyampaian Informasi yang cepat dalam kegiatan pelayanan administrasi kependudukan menjadikan teknologi Informasi sebagai media yang dianggap mampu dan handal untuk membantu dalam pengelolaan data dan penyajian Informasi yang cepat, mudah dan akurat. Penerapan teknologi Informasi dalam e-Government ini diantaranya adalah penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Sistem Informasi Kependudukan adalah salah satu jenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan data pencatatan biodata penduduk pada salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan.

Kata Kunci : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, e-Government

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari sistem administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan.Hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan dan statistic peristiwa kependudukan, dukungan terhadap perencanaan pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan public tanpa diskriminasi.

Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar dari administrasi kependudukan perlu ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan.

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dimana dalam pelaksanaanya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk merasa mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

Kemajuan teknologi yang sangat cepat mengharuskan instansi mengikuti perkembangan teknologi, untuk itu suatu instansi membutuhkan suatu sistem informasi yang mendukung kebutuhan instansi pemerintah dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja maupun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan suatu sistem informasi administrasi kependudukan maka pengolahan data akan lebih mudah dan efisien. Kita bisa mengolah data-data yang bersangkutan dengan pengurusan kependudukan di suatu daerah

1.2 Rumusan Masalah

Pencatatan biodata penduduk diarahkan pada pemenuhan data dari setiap penduduk dan keluarga yang merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Data tersebut merupakan sumber basis data kependudukan secara nasional yang menjadi tanggung jawab pusat (dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. Namun hingga saat ini di Indonesia hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berupa data/laporan belum dapat secara maksimal didayagunakan untuk kepentingan pelayanan public. Banyak sekali peristiwa, seperti kelahiran, perkawinan, dll belum ditata secara benar. Begitu juga masalah kependudukan, seperti pindah datang belum ditata secara baik, bahkan penduduk masih banyak yang belum memiliki dokumen penduduk.

Berdasarkan permasalahan tadi, maka dapat diidentifikasikan permasalahan yang terjadi, yatu kurangnya sarana pelayanan publik untuk menyebarkan informasi tentang pelayanan pembuatan dokumen kependudukan  seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) surat keterangan pindah dan lainnya mengakibatkan lambatnya pembuatan surat-surat pengurusan biodata penduduk. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi administrasi kependudukan berbasis komputer yang memanfaatkan teknologi komputer yang dapat menyajikan informasi secara cepat dan akurat.

1.3 Tujuan

Tujuan dari adanya sistem informasi administrasi kependudukan ini untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat, sistem ini juga diharapkan dapat mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik.

2. Landasan Teori

2.1 Pengertian E-Government

e-Government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G).

Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

2.1.1 Kerangka Pengembangan E-Government di Indonesia

Kerangka Penegmbangan e-Government di Indonesia dapat mengacu kepada Kerangka Sistem Informasi Nasional (Sisfonas) seperti yang terlihat pada gambar 1 dibawah ini .

SISTEM INFORMASI NASIONAL

Pengelolaan Sistem Informasi di seluruh tingkatan pemerintahan secara sistematis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat

E-GOVERNMENT

Peyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (teknologi informasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju Good Governance (world bank, 2001)

SISTEM INFORMASI

Pengelolaan informasi berdasarkan alur kerja/proses bisnis yang sesuai dengan azas efisiensi dan efektivitas dalam rangka mencapai tujuan organisasi

Gambar 1. Kerangka Sisfonas Dan E-Government

Pada gambar 1 tersebut terlihat bahwa Sistem Informasi merupakan bentuk aplikasi pada masing-masing bidan (dinas atau badan) yang berada pada masing-masing instansi pemerintah. Secara bertahap Sistem Informasi ini dipadukan menjadi Sistem Informasi Nasional yang bersinergi antara satu sistem dengan sistem lainnya. Pada akhirnya terwujudlah suatu Sistem E-Government yang menjamin interaksi G2G, G2B, dan G2C.

2.1.2 Manfaat E-Government

Dengan menysun kerangka E-Government yang sistematis, akan  membawa banyak manfaat, antara lain : (Rahardjo, 2001)

1.Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.

3.Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.

4.Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam, misalnya.

Keuntungan yang diperoleh dari e-Government bukan hanya sekedar menyediakan pelayanan online tetapi lebih luas daripada itu, karena kinerja sektor publik juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai cepat atau lambat Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan e-Government. Pada saat ini e-Government merupakan suatu keharusan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang lebih baik

2.1.3 Strategi Pengembangan E-Government

Ada beberapa langkah pengembangan e-Government, diantaranya :

  • mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.
  • menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah secara otonom. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.
  • memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah.
  • meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-Government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.
  • mengembangkan kapasitas sumber daya manusia,

Agar tahapan pengembangan di atas bisa terlaksana dengan baik, maka harus ada jaminan komitmen yang tinggi dari pimpinan dari suatu daerah,(mengambil contoh kasus di Pemda) dalam hal ini bisa gubernur, bupati atau walikota. Disamping itu, pelaksanaan e-Government harus mempertimbangkan beberapa kondisi yaitu prioritas layanan elektronik yang diberikan, kondisi infrastruktur yang dimiliki, kondisi kegiatan layanan saat ini, dan kondisi anggaran dan sumber daya yang dimiliki. Untuk itu dalam pengembangan e-Government, maka harus ada bentuk organisasi kegiatan pengembangan e-Government seperti yang terlihat pada Gambar 2 berikut ini.

E-Government Steering Committee

Gubernur/Bupati/Walikota

Manajemen Proyek E-Government

(Tenaga ahli dalam e-Government)

Dinas

Pendidikan

Project Director

Dinas

Kesehatan

Project Director

Dinas

Perdagangan

Project Director

Dinas

Perpajakan

Project Director

Dinas

Kependudukan

Project Director


Gambar 2 Organisasi Pengembangan E-Government

Dengan menggunakan gambar 2 tersebut, tidak akan terjadi konflik antar instansi karena sudah dikoordinasikan dalam suatu manajemen proyek yang ditangani oleh ahli e-Government dan mendapatkan mandate yang penuh dari pimipinan daerah.

2.2  Pengertian SIAK

SIAK adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yaitu suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan. Administrasi kependudukan meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2.2.1 Tujuan SIAK

Tujuan adanya SIAK, yaitu :

1. Database Kependudukan terpusat

2. Database Kependudukan dapat diintegrasikan untuk kepentingan lain (Statistik, Pajak, Imigrasi, dll)

3. Sistem SIAK terintegrasi (RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil, dll)

4. Standarisasi Nasional

  • No. Pengenal Tunggal (NIK)
  • Blangko Standar Nasional (KK, KTP, Buku, Register, Akta Capil)
  • Formulir-formulir Standar Nasional (termasuk kodefikasinya),

Implementasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) online, yang telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 88/2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Permendagri No 18/2005 tentang Administrasi Kependudukan

Pada hakekatnya bahwa upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap

pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis.

Artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital (vital event) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan

memiliki insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk

3. Analisis Permasalahan

3.1 Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan

Tahap pertama yang dilakukan agar bisa menghasilkan sistem informasi yang baik adalah dengan mempelajari bagaimana sistem yang sedang berjalan saat ini di dinas kependudukan. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam menganalisis sistem yang sedang berjalan tersebut dengan meneliti hal-hal yang berhubungan dengan proses informasi kependudukan diantaranya sistem pendaftaran penduduk, sistem pencatatan sipil dan sistem pengelolaan informasi kependudukan.

Dalam Sistem Administrasi Kependudukan terdapat 3 komponen. Diantaranya, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengolahan informasi. Dari operasional ketiga komponen tersebut selanjutnya terjabarkan sebagai aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan institusi terkait.

  1. Pendaftaran Penduduk

Sarana untuk membangun basis data dan menerbitkan identitas bagi setiap penduduk dewasa dengan mencatumkan Nomor Penduduk sebagai identitas tunggal. Dari kegiatan pendaftaran penduduk ini kemudian diterbitkan 3 dokumen, yaitu : Biodata penduduk, Kartu Keluarga, dan KTP.

  1. Pencatatan Sipil

Merupakan sarana untuk mencatat peristiwa penting yang dialami penduduk dan perlu dilegalisir oleh negara melalui penerbitan dokumen yang sah menurut hokum dalam bentuk akta catatan sipil. Beberapa peristiwa penting yang harus dilaporkan diantaranya:

  • Akta kelahiran
  • Akta kematian
  • Akta perkawinan
  • Akta pengangkatan anak
  • Akta pengesahan anak
  1. Pengelolaan Informasi kependudukan

Pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui suatu media atau alat yang akan menjadikannya sebagai informasi tentang perkembangan penduduk dari waktu ke waktu. Karena outputnya informasi, maka komponen ini sering disebut juga sebagai pengelolaan informasi.

3.2  Evaluasi Sistem

Setelah mengevaluasi sistem yang sedang berjalan ini, maka dapat disimpulkan beberapa kendala, yaitu masih kurangnya media yang digunakan dalam penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pembuatan kartu atau surat-surat yang berkaitan dengan kependudukan, contohnya KTP dan Kartu Keluarga.

Penyebab masalah  tersebut adalah :

  • Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi diri dan keluarganya dengan dokumen kependudukan sebagai dokumen yang sah dan dicari bila ada keperluan tertentu. Mengingat tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah akan berpengaruh terhadap kesadaran mereka untuk melengkapi diri dan keluarganya.
  • Belum dimanfaatkan secara optimal fasilitas komputer untuk mendukung kegiatan pengolahan data penduduk.

3.3 Arahan Sistem Yang Harus Dikembangkan

Kebutuhan informasi yang menuntut kelengkapan dan kecepatan dalam penyampaian informasi. Untuk mengantisipasinya dengan ditingkatkannya sistem yang telah ada untuk menyajikan informasi secara cepat dan mudah.

Untuk mewujudkan pengembangan sistem administrasi yang handal dan responsive terhadap berbagai perkembangan secara nasional, regional, dan global, maka memerlukan adanya langkah- langkah kebijakan yang sangat strategis, antara lain :

1)       Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam upaya pembangunan kesejahteraan rakyat, pemerintah menempuh strategi bidang didasarkan pada perumusan kebijakan kependudukan yang diarahkan untuk pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas serta pengarahan mobilitas sesuai hasil pengolahan administrasi dan informasi kependudukan sebagai sarana penunjang perumusan kebijakan kependudukan.

Karena itu kedepan hendaknya diupayakan pemahaman secara komprehensif berbagai fenomena kependudukan dan dinamikanya di dalam proses pembangunan. Perumusan kebijakan kependudukan tentunya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan pengembangan daerah dalam memperhitungkan faktor kependudukan. Di bidang administrasi kependudukan sasarannya ditujukan untuk membangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai sarana penyedia data dan informasi kependudukan yang diperoleh melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

2) Membangun SIAK yang efisien dan terancang untuk mengakomodasi hak-hak penduduk serta perlindungan penduduk.

Upaya pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini merupakan kebutuhan yang sudah sangat mendesak terutama untuk memenuhi hak penduduk dan perlindungan social melalui penyelengaraan pelayanan yang transparan, tertib, memuaskan bagi pelanggan serta terjangkau oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan landasan hokum untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih komprehensif.

3) Menciptakan SIAK melalui komitmen dan kerja sama dengan berbagai pihak serta dukungan dari instalasi pemerintah, swasta, dan institusi masyarakat.

Untuk membangun SIAK ini diperlukan komitmen dan kerja sama antara instalasi terkait disemua tingkatan dalam kerangka membangun basis data, yang berasal dari berbagai instalansi secara terintegrasi. Maka diperlukan adanya dukungan peran serta masyarakat dengan berbagai institusi.

Adapun beberapa kelebihan yang diharapkan nantinya bisa berkembang setelah terciptanya SIAK adalah :

  • Memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat tentang pembuatan dokumen kependudukan.
  • Mempercepat dalam pembuatan dokumen kependudukan seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan surat lainnya.
  • Menyelenggarakan administrasi kependudukan yang benar, cepat dan akurat.
  • Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat.

3.4 Fungsi Sistem

Sistem perangkat lunak ini berfungsi untuk mempercepat dan mempermudah dalam penyampaian infromasi kepada masyarakat serta mempermudah kemudahan dalam pembuatan KTP, KK dan surat lainnya

3.5 Analisis Rancangan Sistem

Selanjutnya dapat dilakukan perancangan sistem dengan pembuatan activity diagram dan use case diagram.

3.5.1 Perancangan Use Case Diagram

Dalam menentukan kebutuhan fungsional sistem dapat digunakan Use case diagram untuk mempermudah penentuan kebutuhan fungsional sistem.

  • Use Case : Registrasi operator
  • Use Case : Validasi id
  • Use Case : Fitur
  • Use Case : Pengolahan Data KK
  • Use Case : Pengolahan Data KTP
  • Use Case : Pengolahan Data Akta lahir
    • Use Case : Pengolahan Data Pindah Penduduk

Untuk lebih mudahnya lagi dapat dilihat pada gambar 4 berikut

Gambar 3 Use Case Diagram


Use case Event List

Adapun event yang terlibat dalam sistem ini adalah :

Tabel 1 Tabel event

No Actor Event Respon
1 Operator Registrasi Informasi tentang registrasi operator
2 Operator Validasi Id Pengaktifan sistem dengan memasukan id pengguna yang valid
3 Operator Invalid Id Jika id invalid maka sistem akan menampilkan pesan tersebut
4 Operator Fitur Pilihan fitur sistem yang akan dipakai
5 Operator Pengolahan Data KK Input, edit, hapus, cetak data
6 Operator Pengolahan Data KTP Input, edit, hapus, cetak data
7 Operator Pengolahan Data Akta lahir Input, edit, hapus, cetak data
8 Operator Pengolahan Data Pindah Penduduk Input, edit, hapus, cetak data
9 Operator Pengolahan Data Penduduk Meninggal Input, edit, hapus, cetak data


3.5.2 Relasi Antar Tabel

Diagram ER untuk aplikasi Sistem ini digambarkan sebagai berikut :

Tbl_kk
R1
Tbl_ktp
R2
R4
R3
Tbl_aktalahir
Tbl_pdhpndk
Tbl_pdkmati
R5
R6

Gambar 5 Diagram E-R

Penjelasan  relasi yang menghubungkan antar table

  • Relasi R1

Kardinalitas dari relasi ini adalah one-to-many.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas bahwa perlu adanya komitmen untuk pengembangan e-Government yang berakar pada perubahan budaya kerja tradisional menjadi elektronik dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama e-Government yaitu melakukan perbaikan mutu pelayanan pada masyarakat, dengan adanya e-Government diharapkan akan dapat menjadi salah satu alternatif terobosan baru dalam memberikan pelayanan public yang lebih baik serta menjadi sumber daya informasi yang bersifat strategis.

SIAK sebagai salah satu bentuk pengembangan e-Government, maka :

  • Pengembangan SIAK untuk mendukung “good governance” menjadi keharusan terutama untuk mendukung proses kependudukan di Indonesia
  • Manfaat yang didapat dari pengembangan SIAK antara lain untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat, sistem ini juga diharapkan dapat mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik.
  • Penggunaan aplikasi ini akan sangat bermanfaat karena selain memudahkan proses pendataan penduduk, pencatatan biodata penduduk, dan pembuatan surat-surat, juga dapat menghemat waktu yang dibutuhkan dari mulai memasukan data-data sampai keluarnya hasil yang diinginkan, mengurangi resiko kesalahan pembuatan surat-surat dan pembuatan laporan serta memudahkan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan. Sehingga bagian-bagian yang berhubungan dengan penduduk dapat lebih mudah dan cepat, juga dapat meningkatkan kualitas layanan terhadap konsumen.

5. REFERENSI

[1] Hasibuan, Zainal A. Langkah-Langkah Strategis  dan Taktis Pengembangan E-Goernment Untuk Pemda. Jurnal Sistem Informasi MTI UI Vol 3-No 1-April 2007

[2] http://chandrasaja.dagdigdug.com/2008/05/21/el

ectronic-government-e-Government/#more-59

[3] http://dspace.widyatama.ac.id/handle/10364/921

[4] http://sitkessos.nad.go.id/kelompok/profil/siak   sistem-informasi-administrasi-kependudukan-siak-online

[5] Rahardjo, B, (2001), Makalah : Membangun E-

Government,http://www.geocities.com/seminarts/e- govmakassar.doc

Comments»

1. Opick - June 30, 2009

Kelebihan : Materinya relatif mudah untuk dipahami dengan penjelasan yang begitu lengkap.
Kekurangan : Saya rasa mungkin kurang lengkap dalam memberikan penjelasan mengenai rancangan sistem yang akan dibangun di lihat dari sudut pandang software engineering, metode pendekatan perangkat lunak seperti apa dan bagaimana?
rekomendasi : interfacenya cukup rapi tapi mungkin terlalu kaku. Bisa diberi sentuhan yang lebih halus dan dinamis.
Sekian komentar dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara.

2. bayoe4mw - July 13, 2009

terima kasih banyak atas infonya….

3. eko prasetyo - October 11, 2009

wah ada pencerahan ni tuk buat SIAK….,,,, nuhun ah…..

4. auf - October 11, 2009

wah jadi ada pencerahan ni tuk buat SIAK…,,,,,, nuhun ach…, klo boleh ntar ke depan bisa konsultasi ni….


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: